Tanggal 25 Maret 2019 diundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk proses tender / seleksi Jasa Konstruksi di Pemerintah Kota Sukabumi yang dilakukan setelah tanggal 25 Maret 2019, dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 dimaksud.

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, pada 17 Oktober 2024 bersilaturahmi dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas diwilayah Kecamatan Cibeureum dalam rangka kunjungan kerja. Kegiatan ini dihadiri pula diantaranya oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu, Yasti Yustia Asih, dan Penjabat Sekretaris Daerah, Mohamad Hasan Asari.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Cibeureum, Penjabat Wali Kota mengingatkan pegawai ASN serta non ASN yang bekerja di Kecamatan Cibeureum agar menjaga netralitas pada masa Pemilihan Kepala Daerah. Ia pun menegaskan bahwa mereka harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa melihat preferensi politik.

“Jadi mudah – mudahan dengan adanya kunjungan kerja kesini menambah pemahaman ASN baik PNS, THL dan lain sebagainya agar lebih waspada terkait dengan kondisi saat ini.” Ujarnya

Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Sukabumi juga memberikan pemaparan diantaranya mengenai berbagai indikasi pelanggaran netralitas oleh ASN. Kegiatan kunjungan kerja Penjabat Wali Kota di Kecamatan Cibeureum merupakan yang terakhir dalam rangkaian kunjungan kerja ke tujuh kecamatan yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terus menggencarkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Pada 17 Oktober lalu bertempat di Hotel Balcony, KPU menggelar sosialisasi untuk segmen keluarga dengan menghadirkan tiga orang narasumber diantaranya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, dan  Komisioner KPU Kota Sukabumi periode 2018 – 2023, Sri Utami.

Dalam sosialisasi tersebut, puluhan peserta yang merupakan perwakilan unsur masyarakat dari tujuh kecamatan se – Kota Sukabumi mendapatkan beberapa materi seperti pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan partisipasi pemilih, mekanisme pemungutan suara serta aturan mengenai pelibatan anak dalam kampanye.

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, yang diwawancarai disela – sela kegiatan mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian pendidikan pemilih yang menyasar beberapa segmen. Diharapkannya sosialisasi bisa menghasilkan pemilih berkualitas yang memahami proses demokrasi secara utuh.

“Ini salah satu rangkaian dari sosialisasi panjang yang dilakukan oleh KPU dengan sasaran banyak segmen, salah satunya keluarga. Harapannya dengan merangkul perwakilan keluarga dan DP2KBP3A, bisa memberikan pemahaman tidak hanya Pilkada tapi demokrasi secara utuh.” Ujarnya

Ia menambahkan melalui sosialisasi ini pihaknya berupaya pula untuk  mencegah terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah.

“Pemilih berkomitmen anti politik uang kemudian berkomitmen dalam memilih pemimpin betul – betul mempertimbangkan visi, misi dan program. Harapannya informasi dan agenda KPU bisa tersebar luas melalui keluarga.” Pngkasnya.

Komisi Informasi Jawa Barat pada 8 Oktober 2024 berkunjung ke Kota Sukabumi untuk melakukan penilaian terhadap penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Kedatangan tim penilai yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi, Ijang Faisal, disambut oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohamad Hasan Asari, beserta jajaran pimpinan perangkat daerah dalam acara penerimaan yang dilaksanakan di Balai Kota.

Penjabat Sekretaris Daerah dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai leading sector. Hal ini dibuktikan diantaranya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota maupun Surat Keputusan Wali Kota mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap perangkat daerah, serta diraihnya status badan publik informatif  oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam penilaian Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2023.

Acara penerimaan tersebut diisi pula dengan pemaparan inovasi layanan publik yang menjadi salah satu indikator penilaian. Adapun inovasi yang diketengahkan adalah layanan opendata Diskominfo, dan dua inovasi RSUD R. Syamsudin, SH yaitu Kopi Online atau Konseling dan Pelayanan Informasi Obat Online, serta Lasmini atau Layanan Informasi Pasien ICU Terkini.

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat ketika diwawancarai usai meninjau layanan PPID di Dinas Sosial Kota Sukabumi, memandang tiga inovasi yang diajukan dalam penilaian tahun ini sudah baik, namun perlu disosialiasikan secara lebih luas agar dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah semakin meningkat.

“Alhamdulillah sudah bagus, ada beberapa hal yang kita lihat temuan terbaru dalam melayani masyarakat seperti Kopi Online, Opendata dan masyarakat harus tahu bahwa Pemkot itu punya inovasi yang bisa diakses masyarakat, sehingga masyarakat juga mengakses informasinya tidak terkendala, caranya melalui sosialisasi kepada masyarakat. Jangan berpuas diri teruslah berupaya semaksimal mungkin sehingga masyarakat puas, akuntabilitasnya tinggi, masyarakatnya percaya.” Jelasnya

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi harus mensosialiasikan berbagai layanan mereka kepada masyarakat melalui cara yang kreatif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi mengadakan sosialisasi Jabar Beraksi atau Kerja Bareng Bergerak Mengakselerasi Sekolah Impian, yang merupakan program untuk mewujudkan satuan pendidikan berkualitas di Jawa Barat. Sosialisasi yang diadakan pada 21 Oktober 2024 di aula pertemuan Kantor Disdikbud dibuka secara resmi oleh Penjabat Ketua TP – PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti.

Dalam sambutannya Penjabat Ketua TP – PKK menyampaikan bahwa satuan pendidikan atau sekolah harus menjadi tempat aman, nyaman, dan memberikan perlindungan bagi anak – anak. Seperti dijelaskannya sekolah harus memastikan pula hak anak yang tercantum dalam Undang – undang Perlindungan Anak bisa terpenuhi.

Ia juga menyampaikan pengelola satuan pendidikan harus melindungi anak – anak dari berbagai macam bentuk perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual agar cita – cita sekolah impian bisa diwujudkan.

Sementara Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, menerangkan bahwa dalam sosialisasi yang diikuti oleh guru dari jenjang pendidikan usia dini, dijelaskan beberapa isu yang harus ditanggulangi oleh para pengelola satuan pendidikan, salah satunya terkait perundungan dan kekerasan.

Ia pun menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah membentuk Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di berbagai sekolah di  Kota Sukabumi.